DPRD Minta Pemerintah Ajukan Tambahan Kuota CPNS

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, meminta pemerintah kabupaten setempat mengajukan tambahan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada rekrutmen mendatang. Tambahan tersebut harus segera diajukan, karena kekurangan guru di Pamekasan cukup tinggi.
Wakil Ketua DPRD, Khairul Kalam, mengatakan, kouta 50 formasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dinilai terlalu sedikit dan tidak seimbang dengan kebutuhan guru di Pamekasan.
Sebab,  kekurangan guru di wilayah tersebut mencapai 852 guru dari berbagai tingkatan pendidikan.
Kekurangan itu kata Khairul Kalam harus segera diisi dan dipenuhi secara bertahap. Sebab, jika kekurangan itu tidak segera dipenuhi akan mempengaruhi terhadap kualitas dan mutu pendidikan di wilayah tersebut.
Berdasar di Disdik Pamekasan, kekurangan guru dari tingkat SD, SMP dan SMA sederajat mencapai 852 guru. Meski demikian, saat masih kelebihan guru mata pelajaran tingkat SMP, SMA dan SMA yang mencapai 101 guru.
Kekurangan guru terbanyak terjadi di tingkat SD mencapai 598 guru. Meliputi guru kelas sebanyak 517, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) 36, serta guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 45. Sedankan tingkat. SMPN sebanyak 101, SMAN 38 guru dan kekurangan guru di SMKN mencapai 115 guru.
Sedangkan kelebihan 101 guru mata pelajaran, masing-masing SMPN kelebihan 62 guru Mapel, SMAN 28 guru dan SMKN kelebihan 11 guru.
Khairul Kalam menjelaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan, saat ini masih mampu untuk menggaji pegawai karena penggunaan belanja langsung masih dibawah 50 persen. APBD itu berbanding 70 % belanja tidak langsung dan 30 % belanja langsung. Yaitu, dari APBD Pamekasan sebesar Rp. 1,1 triliyun, belanja tidak langsung sebesar Rp. 737 miliar lebih, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 364 miliar lebih.
“APBD Pamekasan masih mampu dan cukup syarat untuk menambah kuota CPNS, makanya Pamekasan menjadi satu-satunya kabupaten di Madura yang bisa merekrut CPNS,” katanya.
Sebelumnya, Kasubid Data Formasi dan Pengembangan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan Abdul Malik, mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi terkat penambahan kouta CPNS untuk guru maupun tenaga teknis lainnya.
Pihaknya hanya diminta membuat rincian formasi kebutuhan di masing-masing satuan lembaga pendidikan diajukan kembali ke Men-PAN RB. Menurut Abdul Malik, rincian formasi CPNS khusus tenaga guru ini, masih menunggu persetujuan Bupati Pamekasan untuk diajukan ke kementerian PAN RB. Diupayakan, usulan itu bisa diajukan minggu ini.

Abdul Malik belum bisa menentukan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun ini karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Ia juga belum menerima undangan dari Pemprop Jawa Timur untuk melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan rekrutmen CPNS. Sebab, hal teknis menyangkut rekrutmen CPNS ini dibawah kendali pemprop Jawa Timur, seperti tahapan pendaftaran sampai pelaksanaan tes. (uzi for Koran Madura)

Subscribe